SUHARTO, G30S & PAHLAWAN NASIONAL


Oleh Asvi Warman Adam

Setahun sebelum lengser, tahun 1997, Suharto sempat mengangkat tiga orang jenderal termasuk dirinya sendirinya menjadi jenderal besar (bintang lima). Sudirman berjasa sebagai bapak perang kemerdekaan, Nasution peletak dwifungsi ABRI, sedangkan Suharto “berhasil menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman G30S/PKI”.

Setelah tanggal 1 Oktober 1965 dalam tempo beberapa bulan terjadi pembunuhan massal yang mencapai 500.000 jiwa. Jumlah sebanyak sebanyak itu tidak mungkin hanya disebabkan oleh konflik horizontal di tengah masyarakat. Yang jelas semuanya diawali dengan operasi militer. Lantas siapa yang memerintahkan ? Apakah seseorang dapat dianggap menyelamatkan bangsa bila korban yang jatuh demikian luar biasa jumlahnya ? Presiden Sukarno marah sekali mendengar berita ini, ia memerintahkan supaya pembantaian ini dihentikan. Tetapi siapa yang mendengar suara seorang pemimpin tua yang sudah digerus kekuasaannya. Kalau bukan Sukarno lalu siapa yang bertanggungjawab terhadap tragedi nasional ini ?

“Kudeta merangkak” yang merupakan uraian post factum terhadap rangkaian peristiwa sejak meletus G30S sampai keluarnya Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) 1966 bertentangan dengan klausul “menyelamatkan negara dan bangsa”. Karena ini jelas kepentingan untuk meraih kekuasaan tertinggi, walaupun itu dikerjakan secara seksama dengan penuh perhitungan.

Tulisan ini tidak menggugat gelar Jenderal Besar yang telah dianugerahkan Suharto kepada dirinya sendiri. Itu
einmalig dan bintang itu silakan dibawa ke tempat peristirahatan yang terakhir di puncak sebuah bukit. Yang menjadi
persoalan adalah ketika nama Suharto lolos seleksi administratif pemberian gelar pahlawan nasional. Dari 30 orang calon, 19 lolos termasuk putra Kemusuk ini. Sebanyak 13 orang anggota tim yang dibentuk oleh Departemen Sosial termasuk sejarawan dari Pusat Sejarah TNI akan mengkaji. Selepas ini berkasnya dikirimkan kepada sekretariat Negara dan dinilai oleh Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Dewan ini terdiri dari tujuh orang yakni Menkopolkam Djoko Sujanto selaku ketua, Hayono Sujono sebagai wakil ketua, dengan anggota TB Silalahi, Juwono Sudarsono, Quraish Shihab, Edi Sedyawati dan Jimly Asshidiqie. Dari tujuh anggota dewan, mayoritas sebanyak empat orang pernah menjadi duduk di kabinet sebagai pembantu Presiden Suharto. Hajono Sujono pernah menjadi Menko Kesra semasa Orde Baru dan sampai sekarang masih memimpin sebuah yayasan yang didirikan Suharto. Melihat kondisi di atas, maka bisa diprediksi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Jenderal Suharto tinggal selangkah lagi.

Pertanyaannya apakah Suhartolayak ? Gelar pahlawan nasional merupakan gelar tertinggi di negara ini yang abadi (dalam prakteknya tidak pernah dicabut). Tokoh yang berjasa sangat besar dalam membela bangsa dan negara, mengorbankan jiwa raganya demi tanah air serta menjadi contoh teladan bagi masyarakat, berhak memperoleh status terhormat itu.

Suharto memang berkuasa sangat lama, karena itu ia sempat membangun secara fisik negara ini. Entah berapa gedung yang telah dibuat, berapa panjang jalan yang dibangun, terlepas dari berapa persen proyek itu dikorupsi, namun hasil pembangunan itu memang kongkret. Namun berapa pula kerugian yang telah diderita masyarakat yang tergusur, dirampas tanahnya atau dibeli paksa dengan murah, demi pembangunan.

Politik regional memang berhasil, ASEAN adalah model kerjasama wilayah yang dapat meredam konflik dan memberi peluang kepada masing-masing negara untuk menyelenggarakan pemerintahan denganaman. Walaupun rasa “aman” justeru diperoleh dengan melakukan represi terhadap kekuataan kritis yang ada di tengah rakyat. Kebebasan pers dipasung dan hak asasi manusia dilanggar. Mengenai yang terakhir ini sejarah mencatat setelah pembantaian massal pasca G30S, terjadi pembuangan paksa ke pulau Buru yang memakan korban lebih dari 10 ribu selama sekitar 10 tahun (1969-1979), pembunuhan misterius tahun 1980-an, kasus Tanjung Priok, Talangsari Lampung, penyerbuan kantor PDIP di Jalan Diponegero tanggal 27 Juli 1996, belum lagi operasi militer yang terjadi di Aceh, Papua (dan Timor Timur sebelum lepas dari pangkuan ibu pertiwi). Semuanya terjadi ketika berjalan rezim yang dipimpin Jenderal Suharto.

Sang proklamator Sukarno diangkat sebagai pahlawan nasional tahun 1986, 16 tahun setelah wafat tahun 1970. Suharto meninggal tahun 2008. Apakah ia perlu segera dinobatkan menjadi pahlawan nasional ? Kalau pengadilan HAM berat tidak dapat lagi dilakukan, maka minimal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus bekerja. Proses ini berjalan lamban karena ketidakseriusan pemerintah dan DPR. Akhirnya Undang-Undang KKR yang sudah jadi itu pun dirubuhkan oleh Mahkamah Konstitusi semasa dipimpin Jimly Asshidiqie. Kini RUU itu sudah dibuat kembali oleh Kementerian Hukum dan HAM dan diserahkan kepada Sekretariat Negara. Hendaknya pemerintah tidak menunda lagi dan segera meneruskan kepada DPR agar diproses kembali menjadi Undang-Undang. Sebuah perjalanan yang panjang dan teramat panjang bagi sebuah pengungkapan kebenaran. Menurut hemat saya, pemberian gelar kepada Suharto seyogianya baru diproses setelah dilakukan upaya pencarian kebenaran oleh KKR. Sebab sekali terlanjur menghadiahi
seseorang gelar pahlawan nasional itu tidak bisa dicabut. Ironis bila pahlawan nasional adalah sekaligus pelaku pelanggaran HAM Berat.

Tempo, 2 Oktober 2010

(Dr Asvi Warman Adam, ahli peneliti utama LIPI)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s